TOPICS

KRISIS EKONOMI DI YUNANI VIS A VIS EKONOMI EROPA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA: APAKAH LEBIH MENGKHAWATIRKAN DARIPADA DAMPAK KENAIKAN HARGA TARIF DASAR LISTRIK, BBM DAN HARGA-HARGA KEBUTUHAN POKOK DI INDONESIA SENDIRI?


A.PENDAHULUAN:

1.Latar Belakang:

Perekonomian dunia yang sempat terpuruk akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Amerika Serikat belum lagi pulih. Sedangkan kondisi ekonomi AS sendiri masih belum stabil; kini timbul lagi cobaan baru bagi perekonomian dunia yang dipicu dari krisis ekonomi di Yunani. dan sebagian negara di Eropa yaitu Irlandia, Portugal, Spanyol dan belakangan ini Italia.

Pertanyaan yang panjang dari tulisan ini hanya ingin memperbandingkan apakah pengaruh krisis ekonomi di Eropa terhadap perekonomian Indonesia lebih lebih besar dari pada dampak kenaikan harga listrik yang diterapkan Pemerintah per 1 juli 2010 terhadap sektor riil dan daya beli masyarakat Indonesia.

Tanpa berprasangka bahwa tidak akan terjadi pengaruh krisis ekonomi di Eropa terhadap perekonomian di Indonesia, mari kita memilah-milah satu persatu dari logika dan naruli awam kita dan memperhatikan angka serta fakta-fakta dilapangan untuk dapat menganalisa dan menyimpulkan dengan seimbang, yang mana yang paling berpengaruh terhadap Indonesia: Apakah krisis ekonomi di Eropa atau, Kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam negeri dalam rangka perbaikan iklim usaha dan kesejahteraan masyarakat?

2.Pertanyaan:

Dengan semakin meningkatnya saling ketergantungan hubungan ekonomi antar negara di era globalisasi ini; pertanyaan pertama yang timbul di benak kita kemudian secara berurutan tentunya: Apa sih krisis ekonomi di Yunani? Mengapa terjadinya? Apa dampaknya terhadap Eropa dan dunia? Apakah ada dampak langsung krisis ekonomi di Yunani terhadap Indonesia, ataukah dampak berantai terhadap perekonomian Eropa terlebih dahulu baru perekonomian Eropa terhadap Indonesia, atau pengaruh perekonomian Eropa terhadap dunia terlebih dahulu baru berdampak bagi Indonesia?

Mengingat sebagian besar pasar dan perekonomian dunia dikuasai oleh AS dan negara-negara Eropa; logika yang timbul tentunya bisa saja krisis disebagian kekuatan ekonomi dunia tersebut akan berdampak kemana-mana, termasuk ke Indonesia karena kedua wilayah tersebut merupakan sasaran produk ekspor yang lumayan besar; dan bagaimana pula daya tahan ekonomi kita menghadapinya? Apakah ada pengaruhnya terhadap arus investasi ke Indonesia, aliran dana atau bahkan yang terburuk adalah penarikan dana dari Indonesia?

Disamping itu, perlu dikritisi lebih lanjut: Sekarang ini kondisi ekonomi Indonesia sendiri bagaimana, terutama dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil akhir-akhir ini? Bagaimana pula kondisi sosial, politik dan keamanan serta penegakan hukumnya, karena ini juga saling mempengaruhi dan merupakan keterkaitan yang tidak terpisah satu dengan lainnya didalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara dan pengambilan kebijakan yang perlu dilakukan saat ini dan kedepan demi kesejahteraan masyarakat yang diimpikan bersama.

B.KRISIS EKONOMI DI YUNANI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI DUNIA:

1.Latar Belakang Keanggotaan Yunani pada Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community):

Sebelum bergabung kedalam Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) tepatnya pada tahun 1981, sebenarnya keraguan untuk menerima masuknya Yunani kedalam kelompok MEE telah dirasakan oleh negara-negara yang sudah lebih dahulu menjadi anggota. Hal ini dapat dimaklumi karena dimasa lalu bersama dengan Italia, Yunani termasuk negara yang mempunyai nilai tukar uang terendah dan dianggap bukan negara yang demokratis sebagai salah satu syarat utama untuk masuk dalam keanggotaan MEE.

Namun, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi negara ini sebagai industri kapal dan pariwisata serta negara ini dianggap sudah menjadi negara demokratis sejak jatuhnya Presiden Yunani rezim kolonel George Papadopulos, pada 1973, disamping gaya hidup masyarakat yang berdaya beli dan berselera cukup tinggi, serta tingkat kemampuan intelejensia rata-rata masyarakatnya yang tinggi sebagai negara industri produsen kapal didunia, maka diterimalah Yunani sebagai anggota MEE pada tahun 1981. Keanggotaan ini berarti pula, MEE wajib menolong dalam hal suatu negara anggota mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya, demikian pula sebagai rasa solidaritas tentunya negara anggota lainnya akan bersedia membantu bila salah satu negara anggota mengalami masalah.

2.Perkembangan Ekonomi Yunani:

Yunani berkembang menjadi salah satu negara maju yang mempunyai tingkat hidup (standard of living) yang sangat tinggi. Daya beli (purchasing power) masyarakat Yunani selama tiga tahun terakhir menurut data World Fact Book www.cia.gov Januari 2010, meningkat dari 75% dari GDP pada tahun 1980, menjadi 90% tahun 2007, 96.4% tahun 2008 dan 97,9% tahun 2009; jauh lebih besar dari daya beli masyarakat maju lainnya seperti Korea selatan, Italia dan Israel. Disamping itu Human Development Index mereka, menurut data Human Development Report UNDP (United Nations Development Program) dalam laporan yang bertajuk “Human Development Report 2009”, berada pada urutan ke 25 didunia dengan kualitas hidup menurut data the Economist 2005 berada pada urutan terbesar ke 22 didunia.

Lantas apa yang salah didalam pengambilan kebijakan perekonomian di Yunani yang menyebabkan negara ini terjerembab kedalam keterpurukan krisis ekonomi seperti sekarang ini; padahal data yang ada menunjukkan hal-hal positif pada Human Development Index dan kualitas hidup masyarakatnya, disamping industri perkapalan Yunani termasuk paling hebat didunia, dan pariwisata serta hasil industri kimia, logam, pertambangan dan petroleumnya sangat maju?

3.Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi di Yunani:

EC (European Community) pada tahun 2004, saat Yunani akan masuk kedalam skim European Monetary Union (skim mata uang tunggal Eropa/Euro) melakukan audit terhadap performance keuangan Yunani untuk memastikan apakah mata uang negara tersebut layak masuk kedalam Euro. Budget deficit adalah merupakan salah satu kriteria apakah mata suatu uang negara anggota EC dapat masuk kedalam Euro atau tidak.

Hasil audit menemukan perbedaan yang sangat mencolok antara deficit yang dilaporkan oleh Yunani dan temuan EC. Yunani menjelaskan bahwa perbedaan tersebut timbul karena cara melakukan akunting-nya saja (accounting practices) yang berbeda, antara lain bahwa Yunani melakukan akunting atau penghitungan pengeluaran biaya setelah barang diterima, bukan pada watu dilakukannya order/pemesanan; padahal yang sebenarnya terjadi adalah Yunani antara lain tidak melaporkan pengeluaran yang demikian besar dibidang persenjataan. Namun karena Yunani pada waktu itu dapat mempertahanlan argumentasinya dan persyaratan dipenuhi maka mata uang Yunani masuk dalam Mata Uang Bersama Eropa (Euro).

Sejak masuknya Yunani kedalam MEE/EEC/EC pertumbuhan ekonomi negara tersebut semakin berkembang, terlebih setelah mata uang Yunani diterima bergabung kedalam Euro. Hal ini memicu semakin meningkatnya upah pekerja. Namun upah pekerja yang terus meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Biaya produksi meningkat jauh lebih pesat dibanding negara pengguna Euro lainnya, sehingga daya saing Yunani semakin merosot, ekspor menurun drastis, sementara impor barang dan jasa meningkat antara lain karena gaya hidup masyarakat yang tinggi.

Akibat merosotnya ekonomi Yunani, pengangguran meningkat, hal ini diperparah dengan birokrasi yang tidak efisien, pengemplangan pajak (tax evasion) yang luar biasa dan korupsi. Corruption Perception Index Oktober 2009 yang dikutip dari www.nationmaster.com menunjukkan Yunani berada pada urutan ke 47 bersama dengan Slovakia dan Namibia dalam tingkat negara yang bebas dari korupsi. Inilah penyebab-penyebab utama yang membawa Yunani jatuh kedalam keterpurukan ekonomi.

(Catatan: Bandingkan dengan Indonesia yang berada pada urutan ke 138 bersama dengan Azerbaijan, Irak, Kamerun, Ethiophia, Liberia dan Uzbekistan. CPI dihitung dari angka 1-10. Angka 10 adalah yang terbaik/highly clean, sedangkan terendah adalah yang mempunyai ranking terburuk. Data dihitung dengan antara lain memasukkan unsur police corruption, business corruption dan political corruption, dll. CPI Yunani 4,3 sedangkan CPI Indonesia 2,2. Sedangkan menurut survey PERC/ “Political & Economic Risk Consultancy” tahun 2010, Indonesia adalah negara paling korup dari 16 negara yang disurvey di Asia Pasifik).

Pada akhir tahun 2009, sebagai akibat pengaruh krisis keuangan dunia dan akibat pengeluaran yang tidak terkendali pada waktu pemilihan umum dinegara tersebut tahun 2009, ekonomi Yunani yang sempat paling parah terpuruk pada tahun 1993 saat krisis ekonomi melanda Eropa, kini kembali terpuruk. Budget deficit Yunani mencapai 13,6% dari GDP, Bahkan Uni Eropa menurut data www.dw-worl.de tanggal 17 Juni 2010: “memperkirakan defisit di Yunani mencapai 14, 5 persen. Pemerintah Yunani sendiri mengumumkan beban utang baru negara ini tahun 2010 akan lebih dari 12,7 persen, jadi defisit negara tahun ini akan mencapai 120 persen produk nasional bruto. Dua kali lipat lebih tinggi dari batas maksimal defisit negara yang ditetapkan pakta stabilitas Uni Eropa, yakni 60 persen dari produk nasional bruto. Situasi yang oleh sejumlah pengamat dikhawatirkan berdampak negatif bagi mata uang Euro”.

Memang akhirnya Italia, Portugal, Irlandia dan Spanyol yang mempunyai platform ekonomi dan situasi yang hampir sama dengan Yunani dengan budget deficit dan utang swasta yang besar, juga terkena krisis dan ini tentunya mampu menggiring ekonomi Uni Eropa secara keseluruhan terkena dampak apabila krisis disebagian negara-negara anggota EC tersebut berkelanjutan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut, akibat kebutuhan akan dana segar untuk menutupi utang, banyak negara di Eropa mulai mencari kredit dengan menukarkan utang (dana segar) dengan bond (surat-surat berharga) yang dikenal dengan credit default swap.

(Catatan: A credit default swap (CDS) menurut definisi: www.wikimedia.org is a swap contract in which the protection buyer of the CDS makes a series of payments to the protection seller and, in exchange, receives a payoff if a credit instrument (typically a bond or loan) goes into default.)

Untuk mengatasi krisis ekonomi negara-negara tersebut, IMF telah berjanji memberikan pinjaman lunak (loan) sebesar 110 milyar Euro kepada Yunani. Saat ini, rating utang pemerintah Yunani adalah BBB+ untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook Yunani juga diubah dari CreditWatch menjadi Negative. Akibatnya, credit default swap (CDS) Yunani cenderung menurun setelah sempat melonjak akibat krisis utang ini.

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1545&type=6

4.Dampak Krisis Ekonomi di Yunani Terhadap Ekonomi Eropa dan Dunia.

Skala ekonomi Yunani memang relatif kecil bila dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. namun pengaruh krisis ekonomi di Yunani dapat menyeret pada melemahnya nilai tukar Euro; apalagi Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia juga sekarang ini mengalami krisis dengan penyebab yang sama, yaitu pembengkakan defisit fiskal.

Spanyol, dalam mengatasi krisis ekonomi dan kebutuhan akan dana segar telah mengambil langkah melakukan bond auction (lelang surat-surat berharga). Spanyol menjual 3 milyar euro ($3.71milyar) utang jangka 10 tahunannya pada rata-rata bunga 4.864 persen, kurang dari 5.04 persen dari bunga bond yang diperdagangkan sebelumnya. Sebagai dampak positifnya nilai tukar euro pada tanggal 18 Juni 2010 saat dibuka pagi hari di London terdongkrak menjadi level $1.2395 dari $1.2389 sehari sebelumnya di New York, setelah sempat menyentuh angka $1.2414, tertinggi sejak 28 Mei 2010. Akan tetapi kebijakan ini tentu harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya.

IMF memproyeksikan, bahwa sekalipun telah ada upaya keras dari IMF serta The European Central Bank (ECB) untuk membantu pemulihan nilai tukar Euro dan krisis ekonomi yang dialami beberapa negara UE (Yunani, Irlandia, Spanyol, Portugal dan Italia), namun pengaruh krisis ekonomi dunia sejak 2007 dan pengaruh krisis ekonomi di beberapa negara Eropa itu sendiri, akan menyebabkan pertumbuhan rata-rata ekonomi di Uni Eropa sebesar 1% sebagaimana sekarang ini dan mungkin hanya akan meningkat sedikit menjadi 1¼% pada 2011. (Laporan IMF: “Euro Area: Restoring to Growth”, Juli 2010.)

Bagi IMF, yang terpenting adalah perbaikan kinerja dari bank-bank besar di Eropa dan apabila bank-bank di Eropa masih tidak sehat, maka, sulit untuk mengharapkan terjadinya pemulihan ekonomi di negara-negara Eropa terutama Yunani, Irlandia, Spanyol, Portugal dan Italia.

Lantas, bagaimana perkembangan bank-bank besar di Eropa saat ini?

Berdasarkan stress test Komite Pengawas Bank Eropa (The Committee of European Bank Supervisors/CEBS), tujuh dari 91 bank yang diuji di Eropa ternyata dinyatakan sebagai bank gagal dan diminta untuk meningkatkan jumlah modal mereka sebesar 3,5 miliar euro. Tetapi beberapa pengamat seperti Richard Allen Cranfield dari firma hukum internasional Allen, meragukan kredibilitas pengujian bank tersebut. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa stress test bank tidak perlu, mengingat pemulihan kondisi ekonomi Eropa berkembang cepat. (Sumber: http://economy.okezone.com/ . Stress Test, 7 Bank di Eropa Dinyatakan Gagal, 24 Juli 2010)

Sebenarnya tujuan CEBS, melakukan stress test adalah untuk meningkatkan keterbukaan kondisi lembaga-lembaga keuangan di Eropa, sekaligus untuk meningkatkan stabilitas pasar dan memulihkan kepercayaan investor terlihat dari peningkatan jumlah saham sejumlah bank. Stress test ini juga untuk menghindarkan terjadinya manipulasi data, agar perbankan tidak dapat dengan seenaknya mencari bantuan dari pemerintahnya maupun dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti dari IMF dan lain-lain.

Walaupun ada peningkatan saham sejumlah bank di Eropa namun tidak serta merta dapat ditarik kesimpulan bahwa ini pertanda ekonomi Eropa mulai membaik, karena hal ini dapat saja bersifat sementara mengingat pengaruh yang dapat ditimbulkan dengan belum pulihnya kondisi ekonomi negara-negara di Eropa yang mengalami krisis dan masih belum stabilnya nilai tukar Euro terhadap dolar AS.

C.KRISIS EKONOMI EROPA DAN DUNIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA:

Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Eropa dan masih belum pulihnya kondisi perekonomian dunia akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan di Amerika Serikat yang disebabkan oleh subprime mortgage dan pemberian kredit investasi yang tidak terkendali oleh Lehman Brothers, American International Group (AIG), Bear Stern, Morgan Stanley, dan lain-lain, timbul kekhawatiran baru dengan terjadinya krisis ekonomi yang cukup serius dibeberapa negara di Eropa.

Bagaimana pengaruh krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan masih belum pulihnya ekonomi dunia terhadap Asia khususnya Indonesia? Sebagian pengamat ekonomi khawatir bahwa kondisi krisis yang melanda Eropa saat ini akan menjalar sampai ke Asia. Dan ada juga yang sangat optimis bahwa kondisi krisis yang dialami Eropa tidak akan sampai kenegara-negara di Asia termasuk di Indonesia.

Saat ini memang Asia tidak banyak terpengaruh dengan krisis Eropa karena kondisi pasar keuangan Asia sedang booming. Tiga negara besar di Asia (China, India dan Indonesia) menjadi incaran investor baik investor langsung atau FDI (Foreign Direct Investor) maupun para pemain saham. Kondisi ekonomi Asia yang sedang booming saat ini merupakan konsekuensi logis dari krisis ekonomi di Eropa, karena para investor portofolio pastilah akan mencari pasar tujuan investasi yang dapat memberi keuntungan maksimal. Oleh karena itu, ketika pasar Eropa sudah tidak menjanjikan, para investor tentu akan mengalihkan investasinya ke luar Eropa. Asia adalah salah satu pasar yang dituju. Karena itu, tidak mengherankan bila ekonomi Asia menggelembung akibat lonjakan aliran modal masuk (capital inflow). Kuatnya aliran modal yang masuk ke Asia dikhawatirkan bisa memicu inflasi dan berisiko pada pecahnya gelembung perekonomian yang terbentuk.

Prospek ekonomi Asia yang menjanjikan serta besarnya selisih tingkat suku bunga dengan negara-negara maju akan terus menarik aliran modal ke Asia. Situasi ini dapat menyebabkan overheating dan meningkatkan kerentanan akibat boomingnya pasar kredit dan harga aset-aset sehingga sebagai konsekwensi dapat terjadi resiko sebalikannya apalagi bila kredit akhirnya tidak dapat dikembalikan dalam waktu yang tepat atau lebih singkat.

Meningkatnya arus aliran modal sebenarnya positif karena hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Asia. Namun, Negara-negara di Asia juga perlu berhati-hati terhadap situasi ini. Sebab, bila situasi ekonomi global, termasuk Eropa kembali pulih, tidak menutup kemungkinan akan terjadi capital outflow dari Asia.

Oleh karena itu, negara-negara Asia perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya overheating di negara masing-masing, agar tidak terjadi krisis keuangan kembali. Untuk itu perlu terus ditingkatkan pengawasan terhadap sektor keuangan; selain mengambil langkah taktis agar dana-dana yang masuk ke pasar keuangan negara-negara Asia dapat dimanfaatkan oleh korporasi antara lain dengan menerbitkan surat berharga jangka panjang (obligasi atau saham). Disamping itu yang tidak kalah penting adalah mendorong investasi pada sektor produktif seperti investasi pada sektor pertanian, industri maupun jasa, dipilih sub sektor yang mempunyai return of capital yang tinggi atau aman untuk penanaman modal jangka panjang. Hal ini untuk menghindarkan konsestrasi pada spekulasi di sektor perdagangan saham yang lebih berisiko tinggi dan tidak dapat langsung berdampak pada peluang kerja.

1.Kondisi Dalam Negeri Perekonomian Indonesia Saat ini.

Jika pada krisis ekonomi dunia tahun 2007-2008, ekonomi Indonesia dapat terselamatkan karena kecenderungan meningkatnya perdagangan intra Asia dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi kebanyakan negara–negara di Asia, namun ekonomi Indonesia juga sempat terguncang; nilai tukar rupiah terhadap US dolar sempat terdepresiasi, dari + Rp 9000 per USD 1 menjadi Rp 12.500 per USD 1. Penulis sendiri berargumentasi, bahwa krisis ekonomi di Indonesia saat itu juga dikarenakan sejak awal tahun 2005 sampai pertengahan 2008, Indonesia harus mengalami dampak akibat tingginya kenaikan harga minyak dunia dan jatuhnya harga komoditi seperti sawit termasuk komoditi pertambangan seperti baja, tembaga dan lain sebagainya. (Catatan: Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat sebelum krisis 2007-2008 yaitu 7%, China 11%, dan India 8-9%. Baca : “Indonesia Ditengah Hantaman Krisis Ekonomi Dunia” oleh Neneng Tarigan pada http://neneng-tarigan.blogspot.com serta “Indonesia Economic Recovery Programs” by Neneng Tarigan, 2008 pada http://internatrade.bloogspot.com/ )

2.Kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan dan hukum yang mempengaruhi:

Kondisi sosial, politik dan keamanan sejauh ini cukup terkendali dan hampir tidak berpengaruh sama sekali terhadap perekonomian dalam negeri Indonesia. Walaupun tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi dan mengutip dari data LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Desember 2009 meramalkan tingkat kemiskinan di Indonesia akan mencapai 32.7 juta penduduk pada tahun 2010, atau 14 persen dari 231 juta penduduk Indonesia, serta angka pengangguran tahun 2010 diperkirakan oleh INDEF ( Institute for Development Economics and Finance) masih akan tinggi, berkisar antara 8-10%. Tingkat inflasi sejak akhir 2010 menurut data Bank Indonesia sendiri terus meningkat pesat yaitu Tingkat Inflasi. Februari 2011, 6.84 %. Januari 2011, 7.02 %. Desember 2010, 6.96 %. November 2010, 6.33 %. Oktober 2010, 5.67 % . Nilai tukar rupiah terhadap USD terus meningkat secara signifikan yaitu bila sempat mencapai nilai tukar USD 1 = Rp 12.000 pada akhir 2008 s/d awal 2009, kemudian pertengahan 2009 menguat dan berada pada kisaran USD 1 = Rp 9.500 dan 2010 berada pada kisaran USD 1= Rp 9000, sedangkan Maret 2011 rupiah terappresiasi menjadi USD 1 = Rp 8700,-

Appresiasi nilai tukar rupiah tidak serta merta menguntungkan industri dalam negeri dan eksportir, terutama industri yang banyak menggunakan bahan baku impor dan terikat kontrak pembelian bahan baku dalam jangka panjang seperti industri tekstil, elektronika, pharmacy/obat-obatan, petrokimia, kapal dls. Bahkan mungkin saja industri tekstil yang menggunakan bahan baku kapas akan sangat terpukul, karena kenaikan bahan baku tersebut sampai 170% pada Pebruari 2011 dibandingkan dengan tahun yang lalu.

(http://economy.okezone.com/read/2011/02/12/20/424157/harga-impor-bahan-baku-tekstil-meningkat-170)

Kenaikan harga listrik, BBM, melemahnya daya beli konsumen di Eropa, Amerika dan Jepang yang baru saja terkena bencana alam (gempa dan tsunami), instabilitas politik dan keamanan di negara-negara Timur Tengah yang seyogyanya dapat menjadi peluang usaha Indonesia, serta naiknya harga minyak dunia semua ini merupakan ujian berat bagi industri dalam negeri dan eksportir kita. Untuk memasarkan didalam negeri sendiri sudah tidak terlalu menguntungkan, karena daya beli konsumen semakin rendah, harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak baik karena pengaruh cuaca dan transportasi yang buruk, infrastruktur yang rusak berat. Bayangkan saja terhambatnya penyeberangan ferry di Pelabuhan Merak-Bakaheuni rusaknya jalan lintas Sumatera dan Sulawesi, semua itu akan memperparah keadan ekonomi di Indonesia, terutama sektor riil dan ini akan memperburuk peluang kesempatan bekerja, berusaha dan tentunya mengurangi pendapatan masyarakat.

Upaya Pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat, belum membuahkan hasil yang memadai, selain karena memang, keadaan cuaca yang memperburuk kondisi infrastruktur, banyaknya jumlah penduduk miskin serta korupsi yang masih merajalela dan penanganan hukum serta kebijakan-kebijakan yang lamban menyebabkan Indonesia kehilangan momentum dan hanya terbuai dengan kenaikan tingkat pertumbuhan yang semu yang tidak menyentuh masyarakat banyak.

Sementara itu ancaman bom mulai lagi menyebar dan berkeliaran di beberapa tempat di tanah air terutama Bali yang menjadi sumber pendapatan sektor pariwisata dan jendela Indonesia.

Penanganan kasus-kasus korupsi yang lamban dan tidak menyentuh rasa keadilan, kesibukan segelintir partai politik yang hanya memikirkan target-target kuasa dan bagi-bagi kursi pada 2014 dan saling singkir dan saling tuding, menyebabkan masyarakat bertanya-tanya, inikah maksud dan arti Pemilu? Dimana tempat rakyat sebenarnya untuk layak dipikirkan selain pada Pemilu yang satu kali setahun itu?

Begitu besar harapan rakyat terhadap Pemerintah dan Partai-partai yang mewakilinya, namun betapa kecewanya juga mereka sekarang ini, semakin terlihat secara kasat mata. Sebagian malah menjadi apatis. Inikah masyarakat masa depan yang kita inginkan bersama?

D.DASAR KENAIKAN HARGA TARIF DASAR LISTRIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKTOR RIIL DI DALAM NEGERI DAN PEREKONOMIAN INDONESIA SECARA KESELURUHAN:

1.Dasar Kenaikan Tarif Dasar listrik (TDL): Beban biaya operasional PLN makin berat;subsidi listrik yang diperoleh PLN dari pemerintah tidak bertambah; harga listrik 2010 dipandang belum mencapai harga ekonomi. Menurut perhitungan, kebutuhan subsidi listrik tahun 2010 adalah Rp 60 triliun. Adapun alokasi subsidi yang disetujui DPR dalam APBN-P 2010 hanya sebesar Rp 55,15 triliun. Artinya, masih kurang Rp 4,85 triliun. Kekurangan dana itulah yang harus ditutupi oleh pelanggan golongan mampu lewat kenaikan TDL. Selain itu, pada 8 Maret 2010, Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa alasan kenaikan tersebut karena Pemerintah menaikan marjin keuntungan PT PLN dari 5 % menjadi 8 %

2.Dampak kenaikan TDL Terhadap Sektor Riil dan Perekopnomian Indonesia secara Keseluruhan.

Kenaikan TDL sangat significant terhadap industri yang umumnya tarif listrik merupakan 25% dari pada cost of productionnya. Dengan kenaikan harga TDL yang bervariasi antara 6%, 9% dan 15%, dapat dibayangkan besarnya kenaikan terhadap biaya produksi, belum lagi denda bila mereka memakai dibawah minimum pemakaian atau melebihi maksimum dari batas pemakaian. Sedangkan bagi pelanggan kelas bisnis yang kenaikannya mencapai 16%, jelas merupakan beban yang sangat berat. Bagaimana akan menghadapi persaingan global yang semakin tajam bila demikian beratnya beban biaya yang harus dikeluarkan sebagai modal kerja, belumlagi bunga pinjaman dari bank tetap cukup tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dunia usaha.

E.PERMASALAHAN MENDASAR:

1.Untuk kenaikan TDL, beberapa pendapat para ahli dapat dicatat sebagai berikut:

a. Tambahan beban operasional PLN, sesungguhnya adalah akibat miss-manajemen di tubuh PLN sendiri.

b. Sebagian daya listrik PLN dipasok oleh pembangkit-pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP), sehingga PLN membeli lebih mahal daripada harga yang semestinya.

c. BBM untuk PLN mahal, PLN membeli sumber energinya (BBM, gas, batubara) dengan harga yang dikehendaki oleh perusahaan-perusahaan asing, yang memegang kendali industri minyak, gas dan batubara.

d. Pasokan Gas untuk PLN sangat minim. Sebaliknya gas produksi dalam negeri justru lebih banyak diekspor dengan kontrak jangka panjang. Hanya sekitar 30 % untuk dalam negeri dan sisanya 70 % dijual ke luar negeri. Pangkalnya adalah UU yang dibuat DPR, yaitu UU No 22 tahun 2001 tentang Migas.

e. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tahun 2010 tidak bisa dilepaskan dari skenario liberalisasi listrik seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan. Jika RUU ini jadi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) maka kenaikan tarif listrik menjadi sebuah keniscayaan. Adanya liberalisasi listrik, mampu memunculkan perusahaan pembangkit listrik selain PLN, namun belum tentu TDL menjadi lebih murah karena dapat saja harga listrik akan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan baru tersebut.

(Disarikan dari: http://www.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/6-alasan-menolak-kenaikan-tarif-dasar-listrik.htm)

2.Masalah lain yang masih sangat merongrong perkembangan perekonomian Indonesia yang sehat antara lain adalah: Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

3.Masih kurangnya upaya dan enforcement/pelaksanaan terhadap penegakan hukum.

4.Infrastruktur yang kurang menunjang.

5.Program-program yang kurang menyentuh sektor riil.

a.Ego sektoral dan ego kedaerahan yang masih sangat tinggi.

b.Sikap masa bodoh dan vested interest.

c.Kekurang tahuan dan kurangnya semangat bersaing

6.Masyarakat yang apatis yang mampu menimbulkan tumpukan kemarahan pada saatnya nanti.


F.UPAYA PENANGGULANGAN TERINTEGRASI YANG PERLU DILAKUKAN:

1.Setiap kementrian di bidang perekonomian harus bisa memilah dan memilih program strategis yang mampu mendorong pertumbuhan sektor riil seperti, mempercepat pelaksanaan program perbaikan infrastruktur termasuk pelaksanaan pembangunan jalan, PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), kepelabuhanan dls.

2.Membantu meningkatkan promosi pemasaran dan negosiasi perdagangan yang bermanfaat bagi kemajuan dunia usaha dan bukan sekedar negosiasi. (Untuk itu, dunia usaha harus terlibat erat dan dimintakan pendapat mengenai apa yang dibutuhkan oleh mereka)

3.Persaingan yang sehat terutama di dalam negeri, menghindarkan terjadinya kartel, perang harga dan perang diskon.

4.Mempermudah birokrasi.

5.Meningkatkan profesionalisme BUMN (Badan Usaha Milik Negara), antara lain agar diurus oleh orang-orang yang benar-benar memahami usaha yang dijalankan, bukan hanya sekedar bagi-bagi kursi.

6.Memprivatisasi BUMN yang tidak professional dan bukan untuk tujuan sosial yang berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak.

7.Memberantas korupsi dan meningkatkan penegakan hukum.

8.Menyederhanakan berbagai aturan yang menghambat pertumbuhan dunia usaha.

9.Meningkatkan pelayanan perizinan melalui online (internet) sehingga mengurangi pungli.

10.Mendorong kelancaran pemberian kredit perbankan dengan bunga yang wajar (rendah)

11.Meningkatkan keamanan.


G.KESIMPULAN:

Sebenarnya apabila seluruh perangkat pemerintahan bekerja sungguh-sungguh dimulai dengan para pemimpinyang bersih dan terkoordinasi dengan baik, maka segalanya dapat tercapai dengan cepat dan baik! Mudah-mudahan hal seperti ini tidak menjadi impian rakyat semata. Lihatlah diperbatasan, di relung-relung gubuk yang sempit bagaimana rakyat menderita! Para pemimpin harus membuka mata hati dan telinga, sebelum dilindas oleh keberangan masa nantinya!

"Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power." ~ Tao Te Ching

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA (KPS) MENGAPA TERSENDAT?

Beberapa hal yang disampaikan para pejabat dan swasta pada roundtable discussion yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, tanggal 10 Juli 2010, terkait masalah pelaksanaan proyek-proyek kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) sebagai berikut:

• Sambutan Roundtable Discussion Proyek Kerjasama Pemerintah - Swasta, oleh Luky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan Salam Sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara Public-Private Partnership (PPP) Roundtable Discussion pada pagi hari ini.
Pada tahun 2009, Indonesia menempati peringkat ke-84 dibandingkan beberapa negara lainnya di dunia atau lebih maju daripada Argentina, Filipina dan Argentina dalam hal pembangunan infrastruktur.
Selama ini pemerintah Indonesia selalu mendorong penggunaan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu faktor yang mendorong penggunaan skema KPS ini adalah adanya gap yang timbul antara anggaran pemerintah yang tersedia untuk sektor infrastruktur dengan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan di sektor infrastruktur ini.
Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia diperkirakan mencapai 1.924 triliun rupiah, dimana kemampuan pembiayaan oleh pemerintah hanya sebesar 560 triliun rupiah ditambah dengan potensi pembiayaan lain sebesar 1.041 triliun rupiah. Total gap pendanaan sektor infrastruktur ini diestimasi mencapai 323 triliun rupiah selama periode 2010-2014.
Walaupun gap ini masih terjadi, Pemerintah Pusat terus melakukan usaha dengan meningkatkan pendanaan bagi sektor infrastruktur menjadi 67,98 triliun rupiah di tahun 2010 dari yang tadinya sebesar 63,47 triliun rupiah di tahun 2009.
Infrastruktur juga merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 5-6 Agustus 2010 kemarin, dimana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu subjek pendorong pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPS.
Pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPS ini juga ditargetkan dapat meningkat hingga 3 kali lipat pada periode 2010-2014 dibandingkan dengan periode 2004-2009.
Beberapa permasalahan dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia yang juga akan menjadi topik pembahasan pada acara PPP Roundtable Discussion ini antara lain:

1. Isu dan hambatan utama dalam penyiapan proyek
2. Jumlah dana masih terbatas 
3. Konsep penyiapan proyek KPS masih belum dipahami dengan benar oleh PJPK
4. Isu-isu utama dalam pengakuisisian tanah  dan peran BPN dalam Peraturan Pengakuisisian Tanah yang akan diterbitkan
5. Mekanisme dukungan tanah  yang belum tuntas diselesaikan
6. Pembiayaan (dukungan pemerintah) dan penjaminan
7. Dukungan dalam bentuk fiskal yang belum tuntas diselesaikan
8. Terbatasnya fasilitas pembiayaan oleh  PT. IIF (Indonesia Infrastructure Finance)
9. PT PII sudah dibentuk namun belum memiliki landasan hukum operasional yang kuat
10. Peran BKPM dalam rangka memasarkan proyek infrastruktur Indonesia dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) ke negara lain

Setelah presentasi untuk masing-masing topik tersebut dibawakan, akan dilakukan diskusi interaktif antara para peserta dengan pembicara yang bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dari kedua belah pihak dalam rangka menemukan pandangan baru serta berbagi pengalaman best practices yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam mencari solusi terhadap isu-isu terkait proyek infrastruktur dengan skema KPS yang sedang menjadi salah satu fokus pemerintah.
Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari acara ini adalah diperolehnya masukan dan solusi terhadap permasalahan riil yang terjadi di sektor infrastruktur, khususnya pada proyek infrastruktur yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) serta diperolehnya kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi yang terkait dalam proses penyiapan proyek yang menggunakan skema KPS. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya diskusi ini koordinasi antar instansi terkait  dalam kerangka KPS, seperti Pemerintah Pusat, BKPM, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, dapat semakin baik dan jelas.
Hasil dari diskusi ini akan disampaikan kepada BKPM, dimana BKPM diharapkan dapat berkontribusi secara positif terhadap persiapan proyek infrastruktur dan dapat memfasilitasi investor dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.
Saya harap dengan adanya forum ini jawaban atas masalah-masalah yang kerap terjadi dalam pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPS dapat ditemukan.

• http://www.4shared.com/file/c2Eps6wF/PPPWBppt-pa_luky.html Pembangunan Infrastruktur Dalam Skema Kerjasama Pemerintah Swasta, oleh Luky Eko Wuryanto. (file weight: 392 KB)
• http://www.4shared.com/document/K3Byej5l/RT_Bahan_agustus_indo_final_re.html Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara Sukarno Hata, oleh Asril Syafei, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkerataapian, Kementerian Transportasi RI. (file weight: 13.769 KB)
• http://www.4shared.com/document/da4vUJy2/Progress_pengadaan_IPP_Pemalan.html Progress Pengadaan IPP Proyek Listrik Swasta (IPP) PLTU Jawa Tengah (Infrastruktur) oleh: PT. PLN. (file weight 3.205 KB)
• http://www.4shared.com/document/kwJPEEDI/Bank_Mandiri_Kerjasama_Pemerin.html Pembiayaan Dalam Kerjasama Pemerintah - Swasta, oleh: Bank Mandiri. (file weight 1.452 KB)
• http://www.4shared.com/file/90FwHPit/20090810_Roundtable_Discussion.html Kerjasama Pemerintah - Swasta Sektor Infrastruktur di Indonesia, oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero). (file weight: 742 KB)
• http://www.4shared.com/document/NpYB-bAA/ppt_Pak_Soritaon.html Peran Pusat Investasi Pemerintah Dalam Pengembangan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta, oleh Saritaon, Kepala Pusat Investasi Pemerintah, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. (file weight: 1.032 KB)
• http://www.4shared.com/document/UaE304Wh/Mekanisme_Pembebasan_Lahan.html Mekanisme Pembebasan Lahan, oleh Badan Pertanahan Nasional. (file weight: 183 KB)
• http://www.4shared.com/document/-EDRM4De/Subdit_Lahan_10_Agustus_2010.html Studi Kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Jawa, oleh Badan Pertanahan Nasional. (file weight:  653 KB)
• http://www.4shared.com/file/L9qlB5Lr/Bahan_Round_Table_Pak_Freddy_1.html Revitalisasi Skema Institusi Pendukung  Kerjasama Pemerintah – Swasta (PPP), oleh Fredy. (file weight: 90 KB)
• http://www.4shared.com/file/KGh2cNqR/PPP_Champion_to_BKPM_ver_5_28J.html PPP Champion to BKPM oleh Bank Dunia. (file weight: 386 KB)
• http://www.4shared.com/document/v6XLKH8t/WB_PPP_10_08_07_2300.html Public Private Partnership, by: The World Bank. (file weight: 710 KB)

PS: Beberapa dari files diatas sangat berat sampai dengan 13 MB, jadi akan memakan waktu lama untuk mengunduhnya kecuali anda mengupgrade kecepatan komputer anda. (some of the above folders are  quite heavy, weight up to 13 MB . So, it will take time to download unless you have special upgrade in your computer speed).

----------------------------------------------------------------

Customize your own picture slideshow

PERTEMUAN KONSULTASI TENTANG LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN HARMONISASI PERATURAN DALAM NEGERI (DOMESTIC REGULATION)

Diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI, Hotel Salak, Bogor, 4 Agustus 2010.

Kata Pengantar oleh: Neneng R. Tarigan:
http://www.4shared.com/document/bB483vTy/Kata_Pengantar.html

Perjanjian WTO dan Prinsip-prisip Perundingan Sektor Jasa di WTO, oleh; Dr. Made Erata, Ketua Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Selengkapnya lihat:

http://www.4shared.com/file/-jiViP6m/bahan_Made.html

Perkembangan Pembahasan Disciplines on Domestic Regulations pada Forum WTO : Manfaat serta Konsekuensinya di Indonesia, oleh: Bachrul Chairi, SE, MSc. Staf Ahli Menteri Perdagangan dan Ketua Tim Koordinasi Bidang Jasa. Selengkapnya lihat:

http://www.4shared.com/document/lTrbdrUl/BAHAN_PRESENTASI_KA_TKBJ.html

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Antara Pusat dan Daerah: Hal-hal yang Telah dan Akan Dilaksanakan. Disampaikan oleh: Drs. Dody, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri RI. Selengkapnya:
http://www.4shared.com/document/mhsfDgpI/DDN_Syamsul_Rivai.html

Pelayanan Jasa Hukum dalam Kerangka GATS - WTIO, oleh: Chairijah, Direktur Hukum Internasional, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan HAM. Selengkapnya dapat dilihat pada:

http://www.4shared.com/document/7pSG54fj/HAM_Makalah__Dirjen_Adm_Hkm_Um.html atau pada

http://www.djahu.depkumham.go.id/home.php

APEC SYMPOSIUM ON INVESTMENT LIBERALIZATION AND FACILITATION
Tokyo, Japan, May 2007

The symposium highlighted some of the specific problems that affect the investment environment and sought solutions to deal with those problems within APEC.

http://www.4shared.com/document/t3MyMpV0/Summary.html

Various experts from different background of disciplines and experiences share their views on this particularly important topic that is beneficial for investors as well as decision makers.

Although the symposium has been conducted before the economic crisis in 2007; the contents and the messages given by each expert is still relevant up to this date.

Here are some of their writings:

1. Obstacles to FDI in the APEC Economies: Problems in investment liberalizations and facilitation measures. http://www.4shared.com/document/EqZvfIEC/1_DrShujiro_Urata.html 
2. Behind the Border Barriers to Investment.http://www.4shared.com/document/TvWaurjq/2_DrAndrew_Stoeckel.html
3. Surveying the Business Environment. http://www.4shared.com/document/cnpK8eck/3_MrAlan_Moody.html
4. Reactions to the Findings of the Surveys on Investment Liberalization and Facilitatio.http://www.4shared.com/document/cwwoSQmM/4_DrVirachai_Prasai.html 
5. Policy Recommendations for Investment Liberalizations and Facilitations.http://www.4shared.com/document/UvtoxP8q/5_MrNobuhiko_Sasaki.html

FREE TRADE AREAS

by: DR. MARI ELKA PANGESTU, THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, as presented at DIPONEGORO UNIVERSITY, SEMARANG, CENTRAL JAVA, INDONESIA, Febrary 10,2010

http://www.4shared.com/file/229747831/ac55614/Presentasi_Mendag_ACFTA-UNDIP1.h%3Ca%20href=%22http://www.4shared.com/file/229747831/ac55614/Presentasi_Mendag_ACFTA-UNDIP1.html%22%20target=_blank%3EPresentasi_Mendag_ACFTA-UNDIP%5B1%5D.ppsx%3C/a%3E%5BURL=http://www.4shared.com/file/229747831/ac55614/Presentasi_Mendag_ACFTA-UNDIP1.html%5DPresentasi_Mendag_ACFTA-UNDIP%5B1%5D.ppsx%5B/URL%5DtmlPresentasi_Mendag_ACFTA-UNDIP[1].ppsx

KERTAS KERJA DALAM RANGKA LEMHANAS 2004.

TOPIK: MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL DIBIDANG PERDAGANGAN GUNA MEMELIHARA KELANGSUNGAN HIDUP INDUSTRI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL. Oleh: Neneng R. Tarigan

Selengkapnya dapat diunduh dari:

DAFTAR ISI

http://www.blogger.com/goog_359075278

KATA PENGANTAR

http://www.blogger.com/goog_359075278

BAB I: PENDAHULUAN

http://www.4shared.com/document/u-7wMUjL/B_A_B___I_TASKAP.html

BAB II: LANDASAN PEMIKIRAN

http://www.4shared.com/document/RUKtX44h/BAB_II_Taskap.html

BAB III: KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN SAAT INI DAN PERMASALAHANNYA

http://www.4shared.com/document/Ml0BO8Qf/BAB_III_Taskap_rev.html

BABIV: PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

http://www.4shared.com/document/7zZ4CmIc/BAB_IV_Taskap.html

BAB V: KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DIHARAPKAN

http://www.4shared.com/document/nqzy6fkA/BAB_V_Taskap.html

BAB VI: KONSEPSI KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM MEMELIHARA KELANGSUNGAN HIDUP INDUSTRI

http://www.4shared.com/document/0WzAcMkC/BAB_VI_Taskap.html

BAB VII: PENUTUP

http://www.blogger.com/goog_359075278

RALAT

http://www.blogger.com/goog_359075278

PENGERTIAN

http://www.4shared.com/document/ncxNv19q/TASKAP_PENGERTIAN.html