MENGAPA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH – SWASTA TERSENDAT?

 Gambar petugas PLN memperbaiki jaringan listrik. Sumber foto: http://www.bisnis.vivanews.com

MENGAPA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH – SWASTA TERSENDAT?

Salah satu upaya Pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur di Indonesia adalah melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). 

Sebagaimana diungkapkan oleh Luky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pembahasan tentang Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) tanggal 10 Agustus 2010, di Hotel Mulia Senayan, Pemerintah memperhitungkan bahwa untuk tahun anggaran 2009 – 2014 diperlukan biaya sebesar 5% dari PDB atau sekitar Rp 1.924,- triliun untuk pembangunan Infrastruktur. Untuk itu:

1. Rp 560,- triliun akan dibiayai dari APBN;
2. Rp 355,- triliun dari APBD;
3. Rp 340,- triliun dari BUMN;
4. Rp 346,- triliun dari swasta yang akan ditawarkan melalui KPS.

Namun dari jumlah tersebut diatas masih terdapat kekurangan sebesar Rp 323,- triliun yang tentunya diharapkan dapat dipenuhi oleh Pemerintah; dan hal ini berarti harus menggenjot pertumbuhan ekonomi minimal 7% per tahun dalam periode 2009 – 2014; karena untuk mengharapkan pembiayaan dari KPS cukup sulit, berhubung sejak dicanangkannya program KPS atau Public Private Partnership (PPP) untuk periode tahun 2004 -2009, biaya KPS juga diperkirakan telah naik sampai 3 kali lipat untuk tahun anggaran 2009-2014 ini, dan proyek-proyek KPS juga belum semua dengan serta merta dapat terlaksana.

PENGEMBANGAN PASAR-PASAR TRADISIONAL DI KOREA SELATAN

 Gambar: Pasar Dongdaemun, Seoul, Korea Selatan. (Sumber: http://www.travelpod.com)

PENGEMBANGAN PASAR-PASAR TRADISIONAL DI KOREA SELATAN

Tulisan ini saya sadurkan kembali, sesuai dengan laporan hasil pemantauan langsung ke pasar-pasar taradisional di Korea Selatan oleh staf Deputi Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden RI (Zulkarnain SH, Msc; Titin Lilis Surinda dan Ani) dari tanggal 19 s.d. 23 Juli 2010. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan pasar-pasar tradisional di Indonesia.

Gambar: Staf Sekretariat Wakil Presiden RI bersama pengelola pasar di Korea Selatan.

Latar Belakang

1. Program kunjungan lapangan ke luar negeri dalam hal ini Korea Selatan dimaksudkan agar Sekretariat Wakil Presiden dan instansi terkait dapat memperoleh masukan yang komprehensive mengenai pembinaan dan pengembangan pasar-pasar tradisional di luar negeri yang modelnya mungkin dapat dikembangkan di Indonesia.
2. Pemilihan studi pendalaman dan pemantauan pengembangan pasar tradisional di Korea Selatan, didasari pemikiran kedua negara memiliki beberapa kesamaan masalah, dan di sisi lain Korea Selatan memiliki best practises yang dapat dijadikan pelajaran untuk diterapkan di Indonesia.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Ekonomi melibatkan instansi pembina di Indonesia yaitu staf dari Kementerian Perdagangan RI, c.q. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri untuk ikut dalam kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan pengembangan pasar-pasar tradisional di Korea Selatan, khususnya Kota Seoul dan Kota Guri pada tanggal 19 s.d. 23 Juli 2010.
   
   

Selengkapnya dapat diunduh dari:

http://www.4shared.com/document/cO2S5Cdj/Pasar_tradisional_di_Korsel_re.html

Berikut ini slides gambar pasar-pasar tradisional di Korea Selatan yang dikumpulkan dari berbagai websites

This digital scrapbook customized with Smilebox